Nilkaz.com, Muna Barat – Menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala desa menyiapkan administrasi pertanggungjawaban selama pemeriksaan.
Selain itu, orang nomor satu di Mubar ini juga melarang seluruh pimpinan OPD dan kepala desa agar tidak keluar daerah dan mengaktifkan hendpone selama pemeriksaan BPK.
Hal ini dikatakan Pj Bupati saat memimpin apel gabungan di pelataran Kantor Sekretariat Daerah Muna Barat pada Senin kemarin.
“BPK sebentar lagi datang ke Mubar, saya mengingatkan seluruh kepala OPD, perencana dan bendahara untuk menyiapkan seluruh data administrasi pertanggungjawaban dan tidak keluar daerah selama pemeriksaan nanti,” ucap Bahri.
Selama pemeriksaan nanti, kata Bahri, seluruh OPD harus proaktif, responsif, jangan mengilang ketika BPK meminta data administrasi pertanggungjawabannya. Selain itu, Bahri juga meminta kepada seluruh kepala desa menyiapkan seluruh administrasi laporan pertanggungjawabannya dalam mengelolah dana desa.
“Seluruh kepala desa siapkan administrasi pertanggungjawaban jangan sampai uji petik, saya akan mengarahkan desa-desa tertentu untuk diperiksa. Olehnya itu siapkan memang laporan pertanggungjawaban tahunan,” tekannya.
Bahri menginginkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar selalu menjaga koordinasi yang baik dengan tim BPK. Saat ini Pemkab Mubar mulai melakukan sejumlah pembenahan dalam berbagai bidang pengelolaan keuangan dan sejumlah aplikasi pengelolaan sudah diterapkan dengan tertib.
“Kita (Pemkab Mubar) menginginkan pengelolaan keuangan lebih baik, tertib, terarah dan transparan,” tuturnya.
Ia berharap, seluruh OPD dan kepala desa mendukung upaya pemerintah yang saat ini terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Laporan : Fala
Editor : Once
