Nilkaz.Com, Kendari –– Polemik APBD-P di Kabupaten Wakatobi menjadi bola liar dan sebuah momok penggorengan isu ditubuh DPRD Kabupaten Wakatobi.
Koordinator Millenial & Gen Z Wakatobi Kendari, Risal mengatakani di balik Polemik beberapa kali tidak diketuknya APBD-P Kabupaten Wakatobi tersebut, terdapat sebuah aksi dari oknum-oknum legislatif yang selalu ingin mencuci tangan dengan melakukan pembenaran di berbagai media artikel online.
Risal menyoroti sikap DPRD Wakatobi menurutnya DPRD Wakatobi tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Wakatobi.
“Bukannya mencari solusi, malah curhat kiri kanan menggiring opini seolah-olah ingin mencari simpati publik,” ucapnya. Kamis (26/09).
Hal seperti ini, Kata Risal, tidaklah pantas dipertontonkan pada masyarakat khususnya Wakatobi.
Dia juga mengatakan, APBD-P tersebut beberapa kali mengalami penolakan oleh DPRD Wakatobi. Sebagai wakil rakyat yang salah satu tugas sebagai fungsi pengawasan, kalaupun alasan penolakan APBD-P tersebut adalah demi kepentingan rakyat dari upaya mencegah penyalahgunaan anggaran ataupun kekuasaan, maka yang harus dilakukan ialah menjalankan fungsinya atau bila perlu bentuk pansus.
“Akhir-akhir ini, beredar video di media sosial melalui dialog Bupati Wakatobi & salah satu demontrans di Binongko saat lakukan kunjungan,” ucapnya.
Lebih lanjut, dalam dialog yang terjadi, koordinator aksi demonstrasi secara terang-terangan mengatakan bahwa APBD-P berikutnya akan ditolak kembali.
Melalui rekaman video tersebut, koordinator aksi demonstrasi mengatakan informasi yang didapatkan itu melalui salah satu anggota DPRD terpilih sekarang ini.
Secara terang HP menyebutkan bahwa informasi tersebut dari anggota DPRD HB, yang dimana diduga HB ini merupakan anggota DPRD Wakatobi terpilih dari Partai Golkar Dapil 5 Wakatobi.
Pasca video pernyataan tersebut viral, kemudian muncullah kembali klarifikasi dari yang bersangkutan HB. Tidak jauh beda, yang disampaikan kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya, yang disampaikan dalam video klarifikasinya berupa pembelaan lagi & setelah kami kaji, tidak ada solusi yang kongkret terkait polemik APBD-P.
“Oleh karena itu, Milenial & Gen Z Wakatobi menilai bahwa penggagalan APBD-P diduga bagian dari agenda politik pihak tertentu dalam momentum pilkada 2024,” tandasnya.
“Kenapa demikian, karena apabila APBD-P yang diajukan pemerintah melanggar aturan, maka DPRD lewat fungsi pengawasannya membentuk pansus untuk minta keterangan dari pemerintah akan tetapi DPRD tidak melakukannya,” sambungnya.
Langkah ini sangat di mungkinkan untuk dilakukan oleh DPRD mengingat fraksi terbesar di DPRD semua orang tau dari partai manamana (Red).
