Nilkaz.com, Muna Barat – Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri memerintahkan seluruh pejabat segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Ada 89 orang pejabat yang diperintahkan untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK. Tahun 2023 ini baru ada 14 pejabat yang menyampaikan LHKPN ke KPK,” ucap Bahri, Selasa, 7 Februari 2023.
Olehnya itu, Bahri minta seluruh pejabat di Mubar untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK. Bahri menyampaikan bahwa dirinya
sudah melaporkan harta kekayaan dan pajak SPPT sudah selesaikan.
Tahun 2022 lalu, kata Bahri, ada dua pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN ke KPK. Sementara tahun 2023, baru 14 orang dari 89 orang pejabat di Mubar yang baru menyampaikan harta kekayaannya.
“Saya perintahkan Kepala BPKAD untuk tidak membayarkan TPP bagi pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Untuk 14 orang pejabat yang sudah melaporkan LHKPN segera cairkan TPP bulan ini,” bebernya.
Bahri juga menegaskan, bagi pejabat yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK, jangan dicairkan TPP. Nanti sudah melaporkan baru bisa dicairkan..
“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dipertegas bahwa kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) dan mengatur jika ada pejabat daerah tidak menyampaikan LHKPN dan tidak mengembalikan atau menggunakan barang milik daerah (BMD) tidak sesuai peruntukkannya. Maka salah satu caranya, TPP pejabat tidak dibayarkan atau ditahan, ” jelasnya.
Masih kata Bahri, untuk 14 orang pejabat telah menyampaikan LHKPN, bulan ini TPP akan dicairkan.
“Saya memerintahkan pejabat yang belum menyampaikan LHKPN dalam waktu satu minggu semua sudah diselesaikan, silakan berkoordinasi dengan Inspektorat,” pungkasnya.
Laporan: FL
Editor: Once
