Nilkaz.com, Konawe Selatan – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi dokumentasi penting setiap warga negara.
Kegiatan sosialisasi tersebut mendapat respon positif oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat, Selasa, 7 Februari 2023.
La Ode Muhram Naadu sebagai dosen pembimbing mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara mengungkapkan KKN ini adalah bentuk pengabdian kampus kepada masyarakat.
“Agenda mahasiswa kali ini adalah sosialisasi pendataan identitas setiap warga negara seperti KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan lainnya” Ungkap Muhram
Ia menambahkan mahasiswa sudah mengidentifikasi kebutuhan hukum yang ada di desa Langgea.
“Jadi program ini menjadi awal kami di desa Langgea sebagai prioritas”, kata Muhram
“Alhamdulillah, Pemerintah dan Masyarakat Desa Langgea menyambut baik giat kami hari ini. Kedepan kami masih ada beberapa agenda kegiatan, semoga semua lancar”. Pungkasnya
Muhram berharap kegiatan ini bisa lebih mendekatkan kampus pada desa. Unsultra dapat menjadi pengawal dalam pembangunan di desa. Utamanya dan khusus soal kesadaran hukum di masyarakat.
Di tempat yang sama, Muhammad Amran koordinator kelompok mahasiswa KKN menyampaikan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk pentingnya administrasi kependudukan.
“Administrasi kependudukan adalah suatu dokumen penting yang wajib dimiliki setiap warga negara yang dicatatkan oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menjamin kepastian hukum pendataan identitas penduduk”, kata Amran
Amran menambahkan demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar melengkapi dokumen tersebut, kelompok G mahasiswa KKN Fakultas Hukum Unsultra melakukan sosialisasi yang bertemakan “Pentingnya Dokumentasi Warga Seperti KTP, Akte Kelahiran dan Lainnya”.
“Kami berharap, dengan adanya kegiatan ini agar meningkatkan lagi kesadaran masyarakat Desa Langgea untuk tertib hukum terutama dokumentasi KTP, Akte Kelahiran dan lainnya atau dikenal dengan sebutan administrasi kependudukan”, ujarnya
“Sebab administrasi kependudukan ini adalah hak setiap warga negara yang dapat memberi akses terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menjamin kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang telah memilikinya”, tutupnya
Laporan: Jabar
