KENDARI, NILKAZ.COM – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung hampir tiga bulan. Panjangnya antrean membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Situasi ini mendapat sorotan dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Karmin.
Karmin menilai persoalan antrean Pertalite tidak boleh terus dibiarkan karena masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kenyataan antrean BBM jenis Pertalite ini sudah sangat mengkhawatirkan. Antrean panjang terjadi di hampir seluruh SPBU yang ada di Kota Kendari. Masyarakat sudah sangat dirugikan dengan kondisi ini,” tegas Karmin, Rabu (26/8/2026).
Pertanyakan Penyebab Antrean
Karmin mempertanyakan penyebab antrean Pertalite yang terus berulang dalam kurun waktu cukup panjang.
Menurutnya, pemerintah perlu segera memastikan apakah kondisi tersebut murni disebabkan persoalan distribusi dan ketersediaan stok atau terdapat faktor lain di lapangan.
Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik pelansiran, yakni pembelian BBM secara berulang dalam jumlah tertentu untuk kemudian dibawa keluar dari SPBU dan diduga dijual kembali.
Meski demikian, Karmin menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat berwenang.
“Anehnya, sampai hari ini kita melihat antrean ini terus-menerus terjadi. Ini sudah menjelang tiga bulan masyarakat mengantri tanpa ada solusi konkret. Kami menduga ada permainan oknum-oknum yang sengaja melansir dan menimbun Pertalite,” ujarnya.
Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
Karmin menilai apabila dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi benar terjadi, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan Pertalite di SPBU.
Masyarakat yang seharusnya dapat memperoleh BBM bersubsidi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari justru harus menghadapi antrean panjang.
Karena itu, PPWI Sultra meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi Pertalite.
Pengawasan tersebut, kata dia, perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok, pola distribusi, hingga aktivitas pembelian di SPBU yang dinilai tidak wajar.
Polda Sultra dan Polresta Kendari Diminta Turun Tangan
Selain pemerintah daerah, Karmin juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut.
Polda Sultra dan Polresta Kendari didorong untuk menurunkan tim guna memastikan penyebab antrean panjang Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kendari.
“Kami meminta Polresta Kendari dan Polda Sultra untuk segera menurunkan tim penegak hukum dan tim terkait guna menyelidiki dugaan penyalahgunaan ini,” kata Karmin.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya praktik penimbunan, pelansiran ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi lainnya, maka pelakunya harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Jika ditemukan ada unsur kesengajaan atau penimbunan, sanksi tegas harus diberlakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Masyarakat Butuh Kepastian
Karmin menilai masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Pertalite merupakan salah satu kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
PPWI Sultra berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menemukan akar persoalan antrean Pertalite yang terjadi di Kota Kendari.
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga kepastian bahwa BBM tersedia secara wajar, distribusinya berjalan sesuai ketentuan, dan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Karmin menegaskan seluruh dugaan penyalahgunaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang transparan dan objektif.
Dengan demikian, persoalan antrean panjang Pertalite di Kota Kendari tidak terus berulang dan masyarakat tidak lagi dirugikan akibat persoalan distribusi BBM bersubsidi.
